Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan klarifikasi di tengah rencana aksi demo di Kantor Gubernur hari ini, Rabu (04/11/2026). Sebelumnya, beredar foto di threads, Gubernur Rudy Mas'ud berada di pesawat dalam perjalanannya ke Jakarta.

Melalui Diskominfo Kaltim, pemerintah menegaskan keberangkatan Rudy merupakan agenda kedinasan yang telah terjadwal, bukan untuk menghindari aksi demonstrasi.

Kepala Diskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi, menjelaskan Rudy dijadwalkan bertemu Menteri Perindustrian pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan tersebut membahas peninjauan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditi Turunan Kelapa Sawit.

Pembahasan itu diarahkan untuk mendukung hilirisasi dan ekspor produk turunan kelapa sawit asal Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, Rudy bersama enam perusahaan refinery sawit di Kaltim juga akan menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi industri daerah, termasuk peluang relaksasi penerapan regulasi agar hasil samping industri dapat dimanfaatkan dan dipasarkan.

Selain agenda di Kementerian Perindustrian, Rudy juga dijadwalkan mengunjungi Kementerian ESDM. Kunjungan itu berkaitan dengan persoalan kelangkaan BBM dari Pertamina serta perhatian terhadap pemadaman listrik bergilir oleh PLN.

Di sisi lain, agenda kedinasan Pemprov Kaltim di Jakarta juga diikuti sejumlah pejabat lainnya. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dijadwalkan menghadiri rapat bersama menteri dan Wakil Ketua MPR. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim mengikuti The 2nd Steering Committee Meeting Tim Koordinasi Strategis Proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT) bersama Bappenas.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan proyek, penguatan koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan program agar selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Ririn menegaskan, agenda kedinasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan sekaligus upaya memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat. Pemprov Kaltim, kata dia, tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

“Pemerintah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kaltim tetap berjalan,” tegasnya.

Adapun aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang dijadwalkan hari ini tetap akan diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pemprov Kaltim memastikan ruang komunikasi dengan masyarakat tetap terbuka. Aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut juga akan diterima untuk ditindaklanjuti.

[RWT]