Kaltimtoday.co, Tenggarong - Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) harus memangkas sejumlah rencana kerja pada 2026. 

Meski begitu, pembangunan dan rehabilitasi sekolah dipastikan tetap menjadi prioritas agar layanan pendidikan tidak terganggu.

Pada APBD 2026, Disdikbud Kukar memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp1,6 triliun atau sekitar 23 persen dari total APBD Kukar. Namun, anggaran tersebut kemudian mengalami efisiensi sekitar Rp63 miliar sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Disdikbud Kukar, Heriansyah mengatakan, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebenarnya telah memenuhi bahkan melampaui ketentuan belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah.

"Namun karena adanya efisiensi, kami diminta mengurangi rencana kerja sekitar Rp63 miliar," kata Heriansyah.

Menurutnya, pengelolaan anggaran dilakukan secara selektif agar tidak memengaruhi pelayanan dasar di bidang pendidikan, terutama proses belajar mengajar di sekolah.

Ia menjelaskan, anggaran yang tersedia digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, belanja modal, hingga pengadaan barang dan jasa. Seluruh penggunaannya juga dipastikan mengikuti ketentuan yang berlaku guna menghindari temuan dalam proses pemeriksaan.

Sementara itu, Sekretaris Disdikbud Kukar Pujianto menambahkan, fokus pembangunan tahun ini diarahkan pada rehabilitasi sekolah dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat, dibandingkan pengadaan barang.

Perbaikan dilakukan di sejumlah sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan di Kukar, dengan mayoritas menyasar jenjang Sekolah Dasar (SD).

Adapun pekerjaan yang dilakukan meliputi penambahan ruang kelas belajar (RKB), pembangunan dan perbaikan toilet, lapangan, pagar sekolah, serta fasilitas penunjang lainnya.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk dunia pendidikan, termasuk menyediakan wadah yang representatif bagi anak-anak," pungkasnya.

[RWT]