Kaltimtoday.co, Samarinda - Di Kaltim, tambang ilegal masih ditemukan di sejumlah titik. Selama 2020 lalu, berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim tercatat ada 1.735 lubang tambang di Benua Etam. Sedangkan sejak 2014-2020, korban meninggal di lubang tambang ada 39 orang se-Kaltim.

Bicara tambang ilegal di Samarinda, belum lama ini praktik tambang ilegal dilakukan oleh suatu oknum yang lokasinya tak jauh dari makam Covid-19. Tepatnya di Jalan Serayu, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara.

Aparat kepolisian pun telah menindak perbuatan tersebut. Selain itu, beberapa mobil pengangkut batu bara (hauling) dikabarkan masih melintasi Jembatan Mahkota II Samarinda. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis pun buka suara. Menurutnya, mobil hauling batu bara yang melewati jembatan seperti itu harus diperhatikan oleh pemerintah.

 

Baca Juga: Distransnaker Kukar Siapkan Alternatif bagi Pekerja Terdampak PHK Tambang

Baca Juga: Bahlil Minta KKKS Segera Berikan PI ke Kaltim: Jadikan Pengusaha Daerah Tuan di Rumah Sendiri!

Baca Juga: Produksi Batu Bara Dibatasi Pusat, Pemkab Kukar Siapkan Skema Antisipasi PHK Massal

Baca Juga: Tambang Mulai Lesu, Pemkab Berau Targetkan Kemandirian Fiskal Lewat Sumber PAD Lain

View this post on Instagram

Baca Juga: Kaltim Bukan Cuma Batu Bara, Ada Masa Depan di Pesisir Kaltim!

Baca Juga: Vonis Bebas Misran Toni Jadi Titik Balik Kasus Pembunuhan di Muara Kate

Baca Juga: Sudah di-PHK dan Tak Dapat Pesangon, Gaji Eks Karyawan Perusahaan Tambang Belum Dibayar 4 Bulan

Baca Juga: Sosialisasi Penertiban Kawasan Hutan, Sejumlah Aktivitas Tambang dan Perkebunan di Kukar Sudah Ditindak

Baca Juga: Ketua DPRD Berau Kritik CSR Tambang: Harusnya Bangun Jalan, Sekolah, hingga Rumah Sakit!

Baca Juga: Komisi 2 DPRD Berau Imbau Pemda Bisa Kelola PAD dari Sektor Non Tambang

Baca Juga: Terungkap di Sidang Korupsi IUP Kaltim, Perizinan Terbit dalam 2 Pekan Saat Aturan Belum Rigid

Baca Juga: Pemangkasan Produksi Batu Bara Nasional Potensi Tekan Ekonomi Kaltim hingga Ancaman Lapangan Kerja

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sebab pada dasarnya, jembatan hanya bisa dilintasi kendaraan umum. Pengawasan dan tindak tegas dirasa perlu bagi pengangkut batu bara yang melintas di jembatan itu.

"Yang jelas hal-hal itu jangan terjadi. Ayolah saling mengawasi, yang harusnya mengawasi ayolah tanggung jawabnya," ungkap Ananda.

Politisi dari Fraksi PDIP itu juga meminta ketegasan pemerintah saat menindak tambang ilegal. Sebab besar pengaruhnya ke lingkungan jika terus dibiarkan. Bencana banjir yang beberapa kali menimpa Kota Tepian juga ada pengaruhnya dari lahan hijau yang belum maksimal. Ananda menyebut, perlu ada

"Nanti kita pastikan. Pastinya ada tanggung jawab. Rusaknya alam kita ya ulah manusia itu sendiri," tandasnya.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]