Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda secara resmi mengakhiri kerja sama sewa kendaraan mewah jenis Land Rover Defender yang selama beberapa tahun terakhir digunakan sebagai kendaraan operasional. Langkah ini diambil menyusul keluarnya hasil evaluasi menyeluruh terhadap kontrak sewa yang mencapai nilai Rp160 juta per bulan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Samarinda, ditemukan fakta adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara spesifikasi kendaraan yang tertuang dalam perjanjian dengan realisasi harga sewa serta pelaksanaan di lapangan. Hal ini memicu pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas guna menyelamatkan keuangan daerah.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa pengembalian unit kendaraan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari temuan audit tersebut. Saat ini, unit mobil mewah itu telah ditarik dan diserahkan kembali kepada pihak penyedia jasa melalui Sekretaris Daerah Kota Samarinda. 

“Tadi saya sudah kembalikan kendaraannya secara resmi dan kuncinya sudah diserahkan kepada Sekda untuk selanjutnya dikembalikan kepada pihak penyedia jasa. Terus terang kalau mobil ini kembali kita tidak punya mobil tamu. Tapi karena memang publik memberi sorotan terhadap ini dan memang ini ada masalah dalam kontrak jadi kita kembalikan, ujar Andi Harun dalam konferensi pers Kamis (16/4/2026) sore.

Pihak pemerintah kota menetapkan tiga poin utama sebagai hasil dari konferensi pers evaluasi kontrak ini. Pertama, pemerintah melakukan pemutusan kontrak atau pengakhiran perjanjian dengan penyedia jasa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.  

Kedua, melakukan penarikan dan pengembalian unit secara resmi yang dibuktikan dengan berita acara. Ketiga, menjalankan audit internal lanjutan untuk mendalami potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama masa kontrak berlangsung. 

“Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk perlindungan terhadap anggaran negara. Karena konsekuensi dari keinginan untuk memperbaiki tata kelolanya itu, maka kita harus melindungi kepentingan keuangan daerah,” tutur Andi Harun menambahkan.

Meskipun kendaraan sudah dikembalikan, persoalan mengenai pengembalian kelebihan bayar atau dana ke kas daerah masih akan dirundingkan lebih lanjut. Pemerintah saat ini sedang melakukan musyawarah dengan PT Indorent selaku penyedia jasa untuk menentukan besaran nominal yang harus dikembalikan ke daerah. 

Terkait angka pastinya, Andi Harun menekankan bahwa semua bergantung pada hasil komunikasi dengan pihak penyedia. “Soal nominal ini ya kita lihat hasil musyawarahnya nanti dengan pihak penyedia jasa bagaimana,”ungkapnya.

Pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum jika proses musyawarah tidak menemui titik temu yang adil bagi keuangan daerah. Andi Harun tetap optimis bahwa pihak penyedia akan bersikap kooperatif dalam menyelesaikan masalah ini tanpa harus masuk ke ranah pengadilan.

“Bagaimana kalau pihak penyedia tidak bisa? Opsi gugatan sudah kami siapkan. Tapi kami tidak pernah berharap mengambil langkah ini. Saya yakin, pihak penyedia jasa kooperatif,” katanya optimis.

Proses audit lanjutan nantinya akan membidik potensi unsur kesengajaan maupun pelanggaran disiplin di kalangan pegawai pemerintah yang terlibat dalam penyusunan kontrak tersebut. Penekanan audit ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran di masa depan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Dalam peristiwa ini terjadi ketidakcermatan dua belah pihak. Satu pada penyedia jasa dan satunya lagi pada pihak Pemerintah Kota Samarinda. Ini yang kami akui secara jujur. Kami akui secara jujur kelemahan di pihak kami,” kata Andi Harun. 

[RWT]