Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda resmi merombak total pola pengawasan pembangunan daerah dengan memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sejak fase awal perencanaan. 

Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk mendorong efisiensi anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah sekaligus memastikan setiap proyek berjalan tepat sasaran tanpa adanya spesifikasi berlebih yang memicu pemborosan. 

Transformasi ini menandai pergeseran paradigma Inspektorat dari yang sebelumnya sekadar berfungsi sebagai pemeriksa di akhir kegiatan (watchdog) menjadi pengawal kebijakan (guardian policy) sejak dari hulu.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa selama ini pola pengawasan cenderung bersifat pasif dengan hanya mengandalkan mekanisme audit setelah proyek rampung (post-audit). Menurutnya, cara lama tersebut sering kali tidak efektif dalam mencegah kebocoran anggaran karena hanya fokus pada pencarian kesalahan yang ujung-ujungnya menjadi temuan pelanggaran hukum atau kerugian negara. 

Dengan menempatkan APIP sejak tahap perencanaan, setiap detail program akan ditinjau ulang secara mendalam untuk memastikan rasionalitas kebutuhan, spesifikasi material, hingga kewajaran pagu anggaran.

"Kalau dikoreksi di awal, itu namanya efisiensi. Namun, jika pembenahan baru dilakukan di hilir setelah kegiatan berlangsung melalui audit, maka itu akan menjadi temuan," tegas Andi Harun belum lama ini]. 

Ia mencontohkan, dalam banyak perencanaan proyek fisik, spesifikasi bangunan sering kali dibuat secara normatif dan tampak sah secara administrasi karena masih berada dalam batas pagu. Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek kebutuhan riil, sering kali ditemukan penggunaan material yang terlalu mewah dan tidak fungsional.

Andi Harun memberikan ilustrasi konkret mengenai pembangunan kantor publik yang kerap menggunakan material premium seperti granit, padahal secara fungsi cukup menggunakan material standar. 

"Apakah bangunan kantor itu harus menggunakan granit? Mungkin hanya perlu sejenis ubin biasa seperti roman yang fungsinya sama namun harganya jauh lebih murah," ujarnya. 

Melalui review perencanaan oleh Inspektorat, spesifikasi yang dinilai berlebihan tersebut dapat segera dikoreksi sebelum kontrak diteken. Lebih jauh, efisiensi ini juga menyasar aspek teknis struktur bangunan, seperti penyesuaian mutu beton atau volume material yang digunakan. 

Sebagai contoh, sebuah proyek bernilai Rp1 miliar bisa saja dihemat hingga 20 persen atau sekitar Rp200 juta jika Inspektorat menemukan bahwa spesifikasi beton tidak harus menggunakan kualitas premium atau jumlah semen bisa dikurangi tanpa mengurangi standar keamanan. 

Jika penghematan ini dilakukan di awal, maka dana sisa tersebut menjadi efisiensi anggaran daerah, namun jika dipaksakan dan baru diperiksa setelah selesai, selisih tersebut dikualifikasikan sebagai potensi kerugian negara.

Sistem pengawasan baru ini juga dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas mereka. Dengan adanya tinjauan sejak dini, potensi kesalahan prosedur atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dieliminasi, sehingga pembangunan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. 

Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi publik. Andi Harun menyatakan bahwa penataan sistem ini bukan semata-mata karena kekhawatiran terhadap sanksi hukum atau tindak pidana korupsi, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan good governance. 

[RWT]