Kaltimtoday.co - Pemerintah memastikan penggunaan regulasi baru dalam mekanisme penghitungan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027. Formula dasar pengupahan tersebut merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan yang baru disahkan untuk menjadi acuan di berbagai daerah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa, pedoman penghitungan upah minimum telah diatur secara rinci dalam regulasi terbaru yang berlaku.

"Sudah ada di undang-undang terkait dengan upah, tinggal dilihat di situ," ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Tiga Komponen Utama dan Indeks Tertentu

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang diundangkan pada 28 Oktober 2026, penghitungan upah minimum didasarkan pada tiga variabel utama, yakni pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan indeks tertentu.

Dalam Pasal 139 beleid tersebut, indeks tertentu yang digunakan dalam formula penghitungan ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 1. Ketiga komponen ini dikombinasikan untuk menentukan proyeksi besaran upah minimum di tiap-tiap wilayah administratif.

Kendati demikian, penetapan UMP 2027 tidak semata-mata bergantung pada hasil rumusan matematis tersebut. Pemerintah daerah juga diwajibkan memperhatikan aspek Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di masing-masing daerah.

Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa besaran upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara hasil penghitungan formula dan KHL yang disepakati oleh dewan pengupahan daerah. Guna memperoleh data KHL yang akurat, survei berkala akan dilakukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui lembaga statistik resmi.

Menunggu Aturan Teknis dan Penetapan Kepala Daerah

Hasil survei dan rekomendasi dari dewan pengupahan selanjutnya akan diserahkan kepada gubernur masing-masing sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan angka UMP resmi. Dengan mekanisme tersebut, besaran UMP 2027 berpotensi bervariasi di tiap daerah sesuai dengan kondisi ekonomi lokal.

Meskipun kerangka dasar telah termaktub dalam undang-undang, pemerintah pusat masih perlu menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 139 ayat (5) UU Nomor 27/2026.

Hingga saat ini, pihak Kementerian Ketenagakerjaan belum merinci proyeksi persentase kenaikan UMP secara nasional maupun untuk daerah tertentu seperti DKI Jakarta. Pemerintah mengimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menunggu rampungnya aturan turunan serta sidang pleno dewan pengupahan daerah. 

[RWT]