Kaltimtoday.co, Samarinda - Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan akan segera melakukan perombakan untuk mengisi sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) yang tengah lowong. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas kinerja pemerintahan setelah adanya pergeseran posisi krusial di tubuh Pemerintah Kota Samarinda. 

Salah satu pemicu utama kekosongan ini adalah promosi Neneng Chamelia Shanti yang kini telah resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, sehingga kursi Kepala Inspektorat harus segera diisi.

Daftar instansi yang saat ini tidak memiliki pimpinan definitif mencakup sektor-sektor vital dalam pelayanan masyarakat. Andi Harun merinci bahwa selain Inspektorat, posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Asisten I, hingga Sekretaris Dewan (Sekwan) masuk dalam prioritas pengisian. 

"Setelah ini baru kita akan lakukan pengisian jabatan-jabatan lain yang lowong, beberapa JPT yang kosong, dalam hal ini Kepala Dinas, ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Kepala Dinas Perkim ada Inspektorat, ada Asisten Satu, Sekretaris Dewan dan Ada beberapa yang lain lagi Yang segera memang juga harus kita isi," ujar Andi Harun.

Dalam mengeksekusi rencana tersebut, pemerintah kota bakal menerapkan dua skema pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah melalui pergeseran atau rotasi jabatan bagi pejabat yang sudah ada, sementara pendekatan kedua mengandalkan mekanisme manajemen talenta untuk menyaring sosok-sosok potensial.

Rencana rotasi jabatan ini bertujuan agar organisasi tetap dinamis melalui penyegaran tugas bagi pejabat yang telah cukup lama menduduki posisi tertentu.

"Jika memungkinkan dilakukan pergeseran, akan kita lakukan juga pergeseran. Itu dalam rangka penyegaran tugas-tugas. Karena beberapa di antaranya memang sudah cukup waktunya untuk dilakukan penyegaran," jelas Andi Harun.

Sedangkan untuk posisi yang tidak terisi melalui skema pergeseran, Pemkot Samarinda akan beralih ke sistem manajemen talenta. Metode ini menitikberatkan pada penilaian kinerja serta pemetaan potensi setiap aparatur sipil negara (ASN) yang memenuhi kualifikasi. 

Langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk memastikan bahwa pengisian jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi individu. "Selebihnya yang lain akan kita pakai manajemen talenta terhadap jabatan-jabatan yang memang belum terisi," tambahnya.

Seluruh rangkaian penataan birokrasi ini dipastikan bermuara pada penguatan kualitas pelayanan kepada warga Kota Samarinda. Andi Harun menekankan bahwa efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada komposisi pimpinan di setiap perangkat daerah guna meningkatkan kinerja birokrasi secara keseluruhan. 

Dengan menempatkan figur yang tepat di posisi yang tepat, diharapkan inovasi pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal. "Semuanya diarahkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik," pungkas Andi Harun.

[RWT]