Kaltimtoday.co, Samarinda - Krisis iklim telah bergeser dari sekadar perbincangan global menjadi kenyataan pahit yang dihadapi masyarakat saat ini. Di tengah kondisi tersebut, Kalimantan Timur yang selama ini menggantungkan ekonomi pada industri ekstraktif seperti batu bara, kini dituntut untuk segera membuka diri terhadap peluang transisi energi dan lapangan kerja hijau atau green jobs. 

Urgensi perpindahan haluan ekonomi ini menjadi sorotan utama dalam kuliah umum bertajuk “Just Energy Transition and Green Jobs Opportunity for Young Generation in East Kalimantan” yang diselenggarakan pada Senin (26/1/2025). 

Acara yang berlangsung di Ruang Diplomasi Program Studi Hubungan Internasional (HI) Universitas Mulawarman ini merupakan inisiasi Yayasan Mitra Hijau (YMH) bersama Climate Action Network Southeast Asia (CANSEA) dan Prodi HI Unmul. 

Sebanyak 130 peserta yang terdiri dari mahasiswa serta dosen dari Unmul, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim hadir untuk membedah tantangan masa depan Bumi Etam.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto, memaparkan fakta bahwa dalam tiga tahun terakhir dunia mencatat suhu terpanas sepanjang sejarah, yang memicu bencana iklim dengan kerugian triliunan rupiah. Ia menekankan bahwa meskipun wilayah seperti Kutai Kartanegara dan Paser masih bergantung 70 hingga 75 persen pada batu bara, diversifikasi ekonomi melalui pekerjaan hijau adalah jawaban mutlak. 

Dicky mendefinisikan green job sebagai pekerjaan yang meminimalisir dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi hingga ke level berkelanjutan tanpa mengesampingkan prinsip pekerjaan layak. Menurutnya, transformasi ini memerlukan perombakan struktural di berbagai lini. 

"Dibutuhkan perubahan struktural dari berbagai pihak, mulai dari level kebijakan pemerintahan hingga institusi pendidikan," tegas Dicky dalam penyampaiannya.

Selaras dengan Dicky, Direktur dan Koordinator Regional CANSEA, Nithi Nesadurai, menyoroti pentingnya keadilan dalam proses transisi energi ini. Nithi mengungkapkan bahwa Indonesia telah bermitra dengan CANSEA untuk merealisasikan dana Just Energy Transition Program (JETP) sebesar 20 juta dolar AS guna mencapai target Net Zero Emission 2060. 

Ia juga menyinggung isu lokal, yakni ketiadaan transportasi publik di Samarinda yang justru menghambat penurunan emisi. Baginya, keadilan transisi berarti melibatkan seluruh aktor, termasuk dukungan finansial dari negara konsumen batu bara Indonesia. 

"Jika negara ini ingin mewujudkan transisi energi, maka negara-negara lain yang turut mengonsumsi batu bara asal Indonesia seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa harus ikut memberi bantuan dana kepada Indonesia," jelas Nithi. Ia memprediksi industri hijau akan menggeser sektor ekstraktif ke bidang baru seperti panel surya, konstruksi hijau, hingga manajemen sampah.

Sementara itu, Dosen Hubungan Internasional Unmul, Rendy Wirawan, menyoroti kesiapan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur. Rendy memproyeksikan industri hijau mampu membuka 2,5 juta lapangan kerja di Kaltim, didorong oleh ambisi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkomitmen pada transportasi listrik.

Namun, terdapat celah besar di mana tenaga kerja dengan kemampuan hijau di Indonesia saat ini baru menyentuh angka 5,7 persen. Rendy mendesak mahasiswa untuk mengambil peran sebagai advokat keadilan energi dan mulai mempersiapkan diri melalui sertifikasi seperti Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk menguasai pengelolaan isu lingkungan. 

"Mau diterima atau tidak, pada akhirnya semuanya akan hijau. Penurunan permintaan batu bara Kaltim di pasar global akan membawa perubahan di segala aspek, terutama bidang pekerjaan," ujar Rendy.

Menjawab tantangan tersebut, Rendy menjelaskan bahwa Prodi HI Unmul telah melakukan langkah konkret dengan melakukan revitalisasi kurikulum besar-besaran yang akan mulai diimplementasikan pada tahun 2025. Kurikulum baru ini dirancang agar bersinggungan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unmul yang berfokus pada hutan tropis dan ekosistemnya. 

Mahasiswa akan dibekali mata kuliah spesifik seperti Politik Lingkungan, Keamanan Energi, Ecotourism, Masyarakat Adat (Indigenous People), hingga isu gender yang semuanya memuat elemen inklusivitas dan keberlanjutan. 

"Semua mata kuliah yang ada di Prodi HI, itu pembahasannya harus memuat tentang isu-isu lingkungan atau ekosistemnya," tambah Rendy.

Upaya integrasi isu lingkungan ke dalam dunia pendidikan lewat kuliah umum ini mendapat apresiasi dari kalangan mahasiswa. Lisa Riski Anugrah, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim, menyatakan bahwa pembahasan mengenai green jobs sangat relevan dengan kebutuhan mahasiswa yang akan segera terjun ke masyarakat. 

Menurut Lisa, pergeseran isu global membuat pemahaman tentang sektor hijau menjadi modal utama dalam dunia kerja saat ini. Ia pun optimis terhadap peluang yang ada asalkan mahasiswa memiliki kesiapan mental dan intelektual. 

"Skill yang diperlukan itu berpikir kritis yang pasti, tanggung jawab, dan berpikir luas juga. Saya optimis terkait dengan kesempatan green jobs ini," pungkas Lisa.

[RWT]