Kaltimtoday.co, Samarinda - Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) kembali dilakukan oleh para legislator DPRD Kaltim pada Jumat (9/4/2021). Salah satunya yang dilakukan Jawad Sirajuddin, anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang menggelar Sosper di Kampung Tenun, Samarinda Seberang. Perda Nomor 5/2019 tentang Penyebarluasan Bantuan Hukum.

Kepada awak media, Jawad menyebut ini merupakan yang kedua kalinya Perda tersebut disosialisasikan pada masyarakat. Diakui politisi dari Fraksi PAN itu bahwa perihal bantuan hukum sangat pelik di tengah masyarakat. Khususnya di wilayah Samarinda Seberang, Jawad menyebut pemahaman perihal hukum sangatlah lemah.

"Sehingga ke depannya ini bisa saja ada Sosper yang ketiga kalinya untuk Perda yang sama, karena ini juga bermanfaat daripada yang lain," ungkap Jawad.

 

Baca Juga: 1.500 Pedagang Pasar Pagi Sudah Terima Kunci, Disdag Sebut Tahap Pertama Distribusi Lapak Tuntas Januari 2026 

Baca Juga: Terduga Pelaku Pencurian Helm Masih dalam Pemeriksaan Lanjutan, Kepemilikan Sajam Didalami

Baca Juga: Mediasi Sengketa Informasi Muara Tae Bergulir, Pemerintah Kampung Tegaskan APBKam Terbuka

Baca Juga: Samarinda Darurat Maling Helm: Penjagaan Ketat dan Parkir Berbayar Tak Jamin Keamanan

View this post on Instagram

Baca Juga: Evaluasi Pencairan Gratispol, Rektor UMKT Nilai Keterlambatan Masih dalam Batas Wajar

Baca Juga: Viral Posisi Tempat Duduk Sultan Kukar Saat Kunjungan Prabowo di Balikpapan, Adpim Pemprov Kaltim Angkat Bicara

Baca Juga: UMKT Resmi Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2026, Hadirkan Jalur Reguler hingga Influencer

Baca Juga: Manuver Mengembalikan Pilkada Lewat DPRD: PKS Masih Mengkaji, PDIP Pasang Badan

Baca Juga: Terdakwa Kasus Dugaan Bom Molotov Ajukan Eksepsi pada Sidang Lanjutan

Baca Juga: Hadirkan Inovasi Ramah Lingkungan, Toyota Buka Test Drive Gratis New Veloz Hybrid EV di Samarinda

Baca Juga: Jam Operasional Dipulihkan, Perpustakaan Kota Samarinda Resmi Buka Sampai Malam Mulai 13 Januari 2026

Baca Juga: Jam Malam Perpustakaan Samarinda Dikembalikan, Dispursip Akui Keterbatasan Tunjangan Petugas

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Sosper selanjutnya, kemungkinan Jawad akan kembali menyosialisasikan Perda yang sama di Kelurahan Masjid. Jawad menambahkan bahwa Perda Nomor 5/2019 itu sampai saat ini belum ada Peraturan Gubernur (Pergub)-nya.

"Kalau saya melihatnya ya Pemprov Kaltim harus cepat mengambil sikap. Karena apalah artinya peraturan daerah kalau yang namanya anggaran tidak turun atau tidak bisa dirasakan oleh masyarakat," lanjut Jawad.

Jika dengan adanya kehadiran Pergub, maka Jawad meyakini bahwa masyarakat akan merasakan bantuan hukum tersebut. Dalam hal ini, pria yang juga merupakan anggota Komisi IV itu sangat mendorong agar Pergub untuk segera dikeluarkan.

[YMD | RWT | ADV DPRD KALTIM]