Kaltimtoday.co, Samarinda - Persoalan sewa mobil mewah Land Rover Defender oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan nilai kontrak mencapai Rp160 juta per bulan memasuki babak baru setelah mendapatkan atensi luas dari masyarakat.

Menanggapi sorotan publik yang menilai biaya sewa tersebut membebani anggaran daerah, sebelumnya, Wali Kota Samarinda Andi Harun secara resmi menginstruksikan Inspektorat Daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan kendaraan operasional pemerintah kota. 

Langkah ini dipertegas melalui penerbitan surat resmi bernomor 000.1.7/0720/200 tertanggal 12 Maret 2026 yang menjadi dasar bagi para auditor untuk meninjau kembali kebijakan pengelolaan kendaraan tersebut. 

Dalam surat tugas tersebut, cakupan pemeriksaan dibagi menjadi tiga fokus utama, yakni kesesuaian mekanisme penyediaan dengan aturan perundang-undangan, ketepatan penggunaan fasilitas sesuai kebutuhan dinas, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran secara umum.

Kepala Inspektorat Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mengonfirmasi bahwa saat ini tim auditor telah mulai bergerak melakukan verifikasi di lapangan. Dalam perkembangannya, Neneng menjelaskan bahwa proses audit ini tidak hanya tertuju pada unit mobil mewah Land Rover Defender semata, melainkan juga turut menyasar berbagai instansi di lingkungan pemerintah kota melalui metode sampling. 

Langkah ini diambil agar pihak Inspektorat memiliki data pembanding yang objektif mengenai pola pengelolaan aset kendaraan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

"Langkah awalnya kita lakukan sampling. Saat ini lagi berjalan, sudah berprogres tapi seperti yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan untuk review ini ada (beberapa) tahapannya," ujar Neneng saat ditemui Katim Today pada Kamis (26/3/2026).

Prosedur audit diawali dengan koordinasi intensif bersama Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai pemegang data awal, sebelum tim diterjunkan ke beberapa OPD tujuan sampling. Neneng menekankan bahwa pengambilan sampel ini dilakukan secara metodologis agar tetap mampu menggambarkan kondisi pengelolaan kendaraan operasional secara kolektif. 

"Tidak hanya unit defender (yang diaudit), makanya tadi kita sebut ada beberapa OPD tadi. Kalau untuk mobil defender kan di bawah sekretariat daerah sesuai dengan instruksi pak wali," jelasnya lebih lanjut mengenai cakupan pemeriksaan tersebut.

Selain memeriksa fisik kendaraan, tim auditor juga mendalami berkas-berkas pengadaan, termasuk untuk tahun anggaran 2023.

Untuk menjalankan tugas ini, Inspektorat telah membentuk tim khusus yang terdiri dari lima hingga enam orang auditor. Tim ini bekerja di luar struktur pimpinan seperti kepala dan sekretaris inspektorat untuk menjaga fokus pemeriksaan teknis di lapangan. 

"Untuk tim auditor ini terdiri dari 5 hingga 6 orang, di luar kepala inspektorat dan sekretaris," ungkap Neneng.

Berdasarkan surat tugas yang telah diterbitkan sejak pekan lalu, tim tersebut diberikan target waktu selama 15 hari kerja untuk merampungkan tahap pertama pemeriksaan.

"Targetnya 15 hari kerja untuk surat tugas pertama, mudah-mudahan selesai, (tapi) kalau perlu pendalaman lagi, akan ada perpanjangan surat tugas," tambahnya.

Mengenai potensi adanya temuan pelanggaran, Inspektorat menyatakan komitmennya untuk melakukan pemantauan hingga ke tahap tindak lanjut rekomendasi. Neneng menegaskan bahwa esensi dari audit ini bukan sekadar mencari kesalahan pada satu unit kendaraan, melainkan upaya besar untuk memperbaiki sistem tata kelola aset daerah agar lebih transparan dan efisien di masa depan.

“Tujuannya untuk perbaikan tata kelola bukan sekadar mengaudit unit mobil defendernya semata," tegasnya.

Pihaknya pun menjamin akan tetap menjaga independensi selama proses pemeriksaan meskipun objek yang diaudit merupakan fasilitas operasional pimpinan daerah. 

"Kita lihat saja nanti. Kalau kami, karena pak wali memberi dukungan penuh kepada inspektorat, istilahnya penguatan untuk mencari kejelasan kemudian bagaimana perbaikan ke depannya kita pasti optimis. (Apalagi) beliau sendiri mendukung," tutup Neneng.

[RWT]