Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) saat ini terus mematangkan wacana pemberlakuan program parkir berlangganan berbasis digital. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus menciptakan ketertiban di sektor perparkiran kota. 

Program yang ditargetkan dapat beroperasi secara penuh pada tahun 2026 ini dirancang untuk memberikan solusi parkir jangka panjang yang lebih teratur bagi warga. Hingga saat ini, Dishub Samarinda memastikan bahwa seluruh infrastruktur penunjang seperti kartu fisik hingga stiker kendaraan terus dipersiapkan sebagai bagian dari tahap awal implementasi. 

Kartu tersebut nantinya akan dibekali dengan sistem digital berupa barcode yang berfungsi untuk mengakses lokasi-lokasi parkir yang telah ditentukan. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kabid LLAJ) Dishub Samarinda, Boy Leonardo Sianipar, mengungkapkan bahwa sistem ini masih dalam proses penyempurnaan layanan di mana setiap pendaftar akan otomatis mendapatkan fasilitas tersebut.

“Ya, (kartu dan stikernya) sekarang lagi dipersiapkan untuk nanti di-launching oleh Wali Kota. Istilahnya masih penyempurnaan. Nanti, kartunya itu akan ada barcode yang ketika di-scan akan menunjukkan mana lokasi-lokasi parkir berlangganan yang ada di Kota Samarinda,” rinci Boy kepada Kaltim Today.

Menariknya, skema parkir berlangganan ini akan mengubah total tatanan di lapangan, khususnya terkait keberadaan juru parkir (jukir). Pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir berlangganan, Dishub berencana meniadakan peran jukir secara konvensional. 

Mekanisme pembayaran akan berbalik, di mana masyarakat secara mandiri melakukan pemindaian atau scan barcode yang tertera pada plang pemberitahuan di lokasi parkir untuk melakukan pelaporan atau check-in.

“Jadi nanti kalau di parkir berlangganan ini sebenarnya tidak ada jukir lagi. Metodenya itu kita akan bisa nanti berbalik. Jadi masyarakat yang mengunjungi tempat parkir berlangganan itu akan men-scan,” kata Boy. 

Sistem pemindaian ini juga berfungsi sebagai instrumen pelacakan data kunjungan harian guna menganalisis kebutuhan kantong parkir baru di wilayah yang padat. Lebih jauh, Dishub memproyeksikan penggunaan pintu otomatis atau gate di masa depan agar pemilik kartu berlangganan dapat keluar-masuk area parkir tanpa perlu berinteraksi dengan petugas.

Meski saat ini program baru menyasar kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Samarinda sebagai tahap uji coba, Boy menegaskan bahwa pendaftaran nantinya akan terbuka bagi seluruh masyarakat. Setelah peluncuran resmi dilakukan, sosialisasi masif akan dijalankan untuk menjaring masyarakat umum. 

Keuntungan utama dari program ini adalah efisiensi biaya, di mana pengguna yang telah membayar di awal tidak akan dipungut biaya tambahan lagi selama masa berlaku kartu masih aktif. Terkait biaya, nominal yang mulai diterapkan saat ini adalah sebesar Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat dan Rp500 ribu per tahun untuk kendaraan roda dua. 

Kendati demikian, mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel seperti opsi per bulan atau per enam bulan masih dimungkinkan untuk diterapkan di masa mendatang. Implementasi secara menyeluruh dari program ini masih menunggu tahap pemaparan materi oleh Wali Kota Samarinda di hadapan DPRD. 

Dinas Perhubungan saat ini tengah merampungkan seluruh data dan rencana lanjutan agar siap dipresentasikan sesuai dengan agenda kepala daerah. Targetnya, cakupan layanan parkir berlangganan ini tidak hanya terbatas di titik tertentu seperti kawasan Citra Niaga saja, melainkan dapat meluas secara merata di setiap kecamatan di Kota Tepian.

“Target paparannya ini menyesuaikan dengan jadwal Wali Kota sehingga kita dari Dishub sendiri akan menyiapkan bahan termasuk evaluasi program yang sudah dilakukan uji coba maupun rencana ke depannya,” kunci Boy.

[RWT]