Kaltimtoday.co, Tenggarong - KUA PPAS Perubahan APBD Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 disepakati di angka sekitar Rp7,9 triliun. Namun, nominal tersebut belum menjadi angka final karena masih berpeluang terkoreksi dalam pembahasan APBD Perubahan.

Kesepakatan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas serta plafon anggaran sementara tersebut dicapai DPRD Kukar bersama Pemkab Kukar dalam rapat paripurna, Rabu (23/9/2026).

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani menyampaikan, persetujuan KUA-PPAS Perubahan 2026 menjadi pijakan untuk melanjutkan pembahasan APBD Perubahan. Mengingat waktu yang tersisa sekitar sepekan, ia berharap proses berikutnya dapat segera berjalan.

“Jadi persetujuan KUA PPAS perubahan tahun 2026 kita sudah bersepakat bahwa ada angka sekitar Rp 7,9 triliun ya kurang lebih,” kata Ahmad Yani.

Menurutnya, angka tersebut masih menjadi pijakan sementara dan dapat mengalami perubahan dalam beberapa hari ke depan. Koreksi dapat terjadi seiring penyesuaian terhadap pendapatan daerah, termasuk perhitungan kurang salur.

Ia berharap proses penyesuaian tersebut dapat dilakukan dengan cepat sehingga APBD Perubahan 2026 bisa segera disahkan dan dijalankan.

"Mudah-mudahan itu nanti angka pijakan kita, tetapi itu bisa saja nanti terkoreksi. Semoga nanti bisa dilakukan percepatan-percepatan," sebut Yani.

Ia menambahkan, setelah KUA-PPAS Perubahan 2026 disepakati, DPRD Kukar masih menunggu nota penyampaian pada pembahasan APBD Perubahan berikutnya.

"Karena ini kan mengingat waktu tinggal seminggu lagi, tentu kita harap APBD Perubahan tahun 2026 ini juga bisa berjalan. Tentu nanti dalam pembahasan dan akan disampaikan, kita menunggu nota penyampaiannya secepatnya karena KUA kan kita sudah setuju juga," pungkasnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]