Kaltimtoday.co, Tenggarong - Belum cairnya anggaran Rukun Tetangga (RT) hingga memasuki November 2026 mulai menjadi kekhawatiran. Pasalnya, keterlambatan pencairan berpotensi mempersempit waktu pelaksanaan program yang telah direncanakan masing-masing RT.

Persoalan tersebut mencuat dalam agenda reses Wakil Ketua I DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid, di Masjid Ar-Rahim, RT 43, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Minggu (8/11/2026).

Rasid mengatakan, sejumlah ketua RT menyampaikan pertanyaan mengenai kepastian pencairan anggaran tersebut. Ia berharap pemerintah daerah segera berkoordinasi agar dana dapat disalurkan sebelum tahun anggaran berakhir.

Menurutnya, waktu yang tersisa untuk merealisasikan berbagai kegiatan semakin terbatas. Jika pencairan baru dilakukan menjelang akhir tahun, pengurus RT berpotensi kesulitan menyelesaikan program sesuai perencanaan.

"Sudah cukup banyak RT yang menanyakan kapan anggaran bisa dicairkan. Kami berharap pemerintah segera memberikan kepastian, sehingga pengurus RT memiliki waktu untuk menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan," kata Rasid.

Ia mengingatkan, saat ini sudah memasuki November sehingga waktu efektif pelaksanaan kegiatan tinggal sekitar satu bulan. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar pencairan tidak justru dilakukan ketika kesempatan merealisasikan program semakin sempit.

"Jangan sampai dananya baru diterima ketika tahun anggaran hampir selesai. Kalau waktunya terlalu mepet, tentu akan menyulitkan RT dalam melaksanakan kegiatan yang sudah disusun," tututurnya.

Selain persoalan anggaran RT, dalam pertemuan tersebut Rasid juga menerima aspirasi mengenai kondisi Jalan Kumala di Kelurahan Melayu. Ruas jalan tersebut dinilai memiliki fungsi penting karena menjadi jalur alternatif ketika arus kendaraan di Jalan Timbau maupun Jalan Ahmad Muksin mengalami kepadatan.

Ia menilai, peningkatan kualitas Jalan Kumala diperlukan untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat. Penanganannya dapat dilakukan melalui pengaspalan maupun pelebaran jalan agar kapasitas akses tersebut lebih memadai.

"Jalan Kumala ini cukup penting karena menjadi jalur alternatif masyarakat. Ketika terjadi kemacetan di Jalan Timbau atau Jalan Ahmad Muksin, kendaraan bisa memanfaatkan ruas ini untuk mencari akses lain," ungkapnya.

Rasid berharap usulan pembenahan Jalan Kumala dapat dipertimbangkan dalam program pembangunan tahun 2027. Namun, realisasinya tetap akan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

"Harapan kami tahun depan ada kesempatan untuk memperbaikinya. Bisa melalui pengaspalan maupun pelebaran, tentunya dengan melihat ketersediaan anggaran daerah," tutupnya.

[RWT | ADV DPRD KUKAR]