Kaltimtoday.co, Samarinda - Banjir masih menjadi topik yang paling menyedot perhatian dalam evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda tahun 2025. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Samarinda di Gedung DPRD, Senin (5/1/2026). 

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa rapat difokuskan pada pemetaan hasil pekerjaan fisik PUPR sepanjang 2025, termasuk proyek multiyears yang telah selesai. Ia menilai, beberapa program berjalan cukup baik, khususnya di sektor yang berkaitan langsung dengan aktivitas warga.

“Kami tadi mengulas capaian 2025 di seluruh bidang teknis PUPR. Termasuk pekerjaan multiyears yang sudah rampung. Yang paling penting bagi kami adalah memastikan output-nya bukan sekadar selesai di laporan, tapi selesai di lapangan dan berfungsi,” ujar Deni.

Salah satu capaian yang diapresiasi adalah pembangunan drainase dan perbaikan sistem pembuangan air di sejumlah kawasan rawan genangan. Komisi III mencatat bahwa beberapa titik yang sebelumnya sering tergenang mulai menunjukkan perbaikan signifikan.

“Drainase di beberapa lokasi memang sudah lebih tertata. Ada titik yang dulu selalu meluap saat hujan deras, sekarang mulai terkendali karena saluran airnya diperbesar dan alurnya diperbaiki,” kata Deni. 

Meski demikian, rapat juga menggarisbawahi bahwa penyelesaian banjir tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan saluran air. Komisi III menilai, dibutuhkan intervensi sistemik yang mengatur laju dan volume air dari hulu hingga ke hilir, salah satunya melalui pembangunan pintu air terintegrasi.

Deni menyebut, rencana pembangunan pintu air sudah masuk dalam skema Integrated City Planning (ICP) yang sebelumnya disepakati bersama Wali Kota Samarinda. Konsep ini tidak hanya mengatur aspek teknis pengendalian air, tetapi juga mencakup penataan kawasan untuk memperbaiki siklus aliran air kota.

“Pintu air ini bukan sekadar struktur penghalang. Ini bagian dari pengaturan ritme air kota. Kalau debit air bisa dikontrol, limpasan di permukiman juga bisa diminimalkan,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, dibahas pula rencana pengembangan wilayah di sepanjang koridor eks Pelindo hingga Jembatan Sungai Dama. Kawasan itu dipandang strategis karena menjadi jalur pertemuan aliran air dari berbagai arah. Komisi III mendorong PUPR untuk memperkuat perencanaan teknisnya agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi aliran air.

“Kami ingin penataan kawasan itu tetap mempertimbangkan jalur alami air. Jangan sampai pembangunan justru membuat air terjebak dan mencari jalan baru ke permukiman,” tegas Deni, kembali menekankan aspek substansi dibanding agenda formal.

Selain banjir, RDP juga menyinggung capaian pada bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air (SDA) yang mencakup pada kualitas fungsional infrastruktur, seperti daya tahan material, kapasitas saluran, serta sinkronisasi antarprogram di berbagai bidang PUPR.

Komisi III juga menekankan pentingnya keberlanjutan program infrastruktur dasar di 2026, terutama pada pembangunan yang menyentuh kebutuhan primer masyarakat seperti drainase, pengendalian air, perbaikan jalan penghubung lingkungan, dan sistem irigasi perkotaan.

“Yang kami kawal bukan sekadar selesai atau tidak selesai, tapi tepat atau tidak tepat sasaran. Infrastruktur dasar ini harus saling terhubung, saling menguatkan, dan bukan berdiri sendiri-sendiri,” ujar Deni.

Terakhir, Deni memastikan bahwa pengawasan tidak berhenti di tahap perencanaan. Komisi III berkomitmen memonitor implementasi di lapangan agar warga dapat merasakan perbaikan yang terukur, khususnya di kawasan yang masih menjadi langganan banjir saat hujan.

“Kami ingin pembangunan 2026 itu terasa sebagai solusi, bukan sekadar rangkaian pekerjaan. Kalau airnya bisa diatur, jalan lingkungannya layak, dan drainasenya kuat, maka kualitas hidup warga juga otomatis terangkat,” pungkasnya.

[RWT]