Kaltimtoday.co, Tenggarong - Perubahan iklim yang kian terasa, termasuk meningkatnya suhu udara, menjadi perhatian dalam pengelolaan sektor perkebunan di Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui forum diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, langkah-langkah pengendalian emisi gas rumah kaca hingga pengembangan perkebunan berkelanjutan mulai diperkuat.

Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan yang digelar Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar bersama Solidaridad Indonesia di ruang rapat Disbun Kukar, Kamis (25/6/2026).

Consultant Palm Oil Solidaridad, Wilistra Danny menjelaskan, Solidaridad merupakan organisasi masyarakat sipil atau Civil Society Organization (CSO) yang mendampingi petani, khususnya di subsektor perkebunan kelapa sawit.

Menurutnya, sektor sawit memiliki peran penting dalam mendukung aksi mitigasi perubahan iklim melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

"Kenapa harus dimitigasi? Karena ada dampak negatifnya," kata Wilistra.

Ia menjelaskan, dunia telah berkomitmen melalui Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu bumi tetap di bawah 2 derajat Celsius dibandingkan era praindustrialisasi, bahkan diupayakan tidak melebihi 1,5 derajat Celsius.

Kenaikan suhu tersebut dipicu akumulasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan kegiatan ekonomi. Emisi yang terus menumpuk di atmosfer menyebabkan panas matahari terperangkap sehingga memicu pemanasan global dan berdampak pada perubahan iklim.

"Kalau temperatur muka bumi ini terus naik, akan terjadi perubahan-perubahan yang signifikan dan berdampak negatif terhadap kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, bahkan mengubah kondisi ekologi dan ekosistem," tuturnya.

Wilistra menerangkan, terdapat dua pendekatan utama dalam mitigasi perubahan iklim, yakni emission reduction atau menekan penambahan emisi, serta carbon removal yang bertujuan menarik emisi karbon yang telah terakumulasi di atmosfer.

Sementara itu, adaptasi perubahan iklim dilakukan dengan menyesuaikan berbagai aktivitas terhadap dampak yang sudah terjadi. Sebab, menurutnya, perubahan iklim tidak bisa dihentikan sepenuhnya, tetapi masih dapat diminimalkan.

Meski belum memiliki data khusus mengenai kondisi emisi di Kukar, Wilistra menilai dampak perubahan iklim sudah mulai dirasakan masyarakat.

"Kita bisa merasakan sekarang. Sehari-hari kita makin terasa panas. Itulah salah satu dampak negatif perubahan iklim, dan itu terjadi di Indonesia maupun di dunia, bukan hanya di Kukar," ungkapnya.

Ia menambahkan, salah satu tujuan forum tersebut adalah mencari solusi bersama untuk menekan emisi gas rumah kaca sehingga target pengendalian kenaikan suhu bumi dapat tercapai.

Selain itu, Wilistra juga menyoroti peluang ekonomi melalui skema perdagangan karbon (carbon trading). Menurutnya, negara, perusahaan, maupun pihak yang berhasil menurunkan emisi dapat memperoleh insentif melalui mekanisme pasar.

"Reward itu dibungkus dalam perdagangan karbon karena harus berbasis market based mechanism. Jadi ada nilai ekonomi dari keberhasilan menurunkan emisi," jelasnya.

Lebih lanjut, Wilistra berharap FGD ini tidak berhenti sebagai forum diskusi semata.

Ia mengusulkan penyusunan matriks tindak lanjut agar hasil pembahasan dapat diterjemahkan menjadi agenda FGD maupun lokakarya berikutnya.

"Di dalam Paris Agreement disebutkan bahwa penanganan perubahan iklim harus dilakukan secara terintegrasi. Harus melibatkan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil. Karena dampaknya akan dirasakan bersama," ucapnya.

Solidaridad sendiri telah menjalankan berbagai program pendampingan sektor perkebunan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. 

"Pak Kadis juga menyambut baik agar kegiatan ini tidak habis di sini saja, tetapi terus ditindaklanjuti," tutup Wilistra.

[RWT]