Daerah
Rudy Mas'ud Janji Godok Program Umroh Gratis untuk Marbot Masjid, Sebut Perlu Ada Sertifikasi agar Tepat Sasaran
Kaltimtoday.co, Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud berjanji untuk menggodok program umroh gratis untuk pengelola masjid (marbot). Meski demikian, dirinya ingin adanya sertifikasi agar program tersebut bisa lebih tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi ingin memastikan mekanisme pelaksanaan program ini berjalan sesuai aturan dan tata kelola yang baik.
“Untuk program bantuan bagi marbot dan imam masjid, kami saat ini masih dalam tahap penggodokan," ucapnya.
Lebih lanjut, Rudy Mas'ud berencana untuk membahas mekanisme bersama jajaran pemerintah provinsi, saat aktif bekerja hari ini, Senin (3/3/2025).
"InsyaAllah, setelah kami resmi masuk kantor, kami akan membahas lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaannya agar sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses sertifikasi bagi imam dan marbot penting untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar mempermudah pemerintah dalam menyasar penerima manfaat yang benar-benar berhak mendapatkannya.
“Sertifikasi ini bisa dilakukan oleh Kanwil, Pemprov, atau pemerintah kabupaten/kota. Jika masjid berada di desa atau kelurahan, maka sertifikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setempat,” tegasnya.
Menurutnya, administrasi dan sertifikasi ini tidak hanya untuk mendata berapa jumlah pengurus masjid, tetapi juga untuk mengatur mekanisme pemberian hibah dan bantuan operasional bagi tempat ibadah.
"Hal ini berlaku tidak hanya untuk masjid dan musala, tetapi juga tempat ibadah lainnya seperti gereja Protestan, gereja Katolik, vihara, dan pura, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan," tutupnya.
[RWT]
Related Posts
- YLBHI Desak Presiden Cabut Perpres 111/2025 dan Hentikan Persekusi Minoritas Gender
- Aliansi Perempuan Indonesia Kecam Persekusi SOGIE, Desak Evaluasi Aturan Diskriminatif
- AJI Indonesia Kecam Pengadangan Liputan di Pulau Obi dan Sikap Hotman Paris
- Sakti Gemas Didorong Jadi Pusat Layanan Digital Kaltim, Pemprov Fokus Perkuat Integrasi Data
- Koalisi Masyarakat Sipil Desak Kemenkeu Batalkan Pelibatan Babinsa Awasi Pajak









