Kaltimtoday.co, Samarinda - PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim menandatangani perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Penandatanganan ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pada Kamis (8/4/2021). Kepala Kejati Kaltim, Deden Riki Hayatul Firman menegaskan bahwa kerja sama ini adalah pendampingan hukum oleh Kejati.

Ditanya perihal sikap Kejati seandainya menemukan penyimpangan pada perusahaan daerah (Perusda), Deden menyebut hal itu tidak ada kaitannya dengan MoU ini. Jika ada kasus pidana di Perusda, Kejati Kaltim akan tetap memprosesnya sesuai jalur hukum.

"Karena urusan penyimpangan itu beda lagi tidak ada kaitannya dengan MoU kita ini," tegas Deden.

Baca Juga: PLN UIP KLT dan Kejati Kaltim Perkuat Sinergi Hukum Amankan Proyek Listrik Kalimantan

 

Baca Juga: Skandal Korupsi PT JMB: Kejati Kaltim Sita Uang Ratusan Miliar hingga Mobil Mewah

Baca Juga: Terjerat Kasus Tambang Ilegal, Direktur Perusahaan JMP, ABE, dan KRA Resmi Jadi Tersangka

Baca Juga: Kronologi Bayi Meninggal di Batuah, Kuasa Hukum Ungkap Berbagai Kejanggalan, Mulai Tabung Oksigen Kosong hingga Ambulans Tak Siap saat Darurat

View this post on Instagram

Baca Juga: Eksepsi Donna Walfiaries Ditolak Hakim, Kasus Suap IUP Kaltim Berlanjut!

Baca Juga: Kejati Kaltim Tahan Dua Mantan Kadis Pertambangan Kukar, Negara Diduga Rugi Ratusan Miliar

Baca Juga: Jaksa Agung Dorong Kejati Kaltim Tuntaskan Perkara Korupsi Besar dan Kejar Pemulihan Aset

Baca Juga: Jamkrindo Perkuat Ekosistem Pelatihan Pidana Kerja Sosial di Kaltim

Baca Juga: Desentralisasi yang Tersandera: Tumpang Tindih Regulasi, Krisis Moralitas, dan Upaya Membangun Kesadaran Hukum di Tingkat Desa

Baca Juga: Kukar Diganjar Penghargaan Nasional Berkat Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan

Baca Juga: Kejati Kaltim Tetapkan Direktur PT KBA Tersangka Korupsi Penyertaan Modal Perusda BKS Rp7 Miliar

Baca Juga: Berkaca Kasus DBON, Komisi II DPRD Kaltim Pertanyakan Transparansi Modal Rp 50 M untuk PT MMP

 

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Baca Juga: TNI dan Kejati Kaltim Perkuat Sinergi, 30 Personel Kodam VI Dikerahkan untuk Pengamanan

Kerja sama yang terjalin itu dalam rangka Kejati mendampingi PT MMP agar tak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Ditemui di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT MMP, Zein Heflin mengungkapkan bahwa MMP menangani aset negara. Negara memiliki kepentingan atas aset tersebut dan MMP diberikan mandat untuk menangani MoU itu.

"Apa saja yang dilakukan harus sesuai dengan aturan negara ini, produk hukumnya ada dua yaitu yang dikeluarkan oleh pusat dan daerah," beber Zein.

PT MMP pun ingin ada pendampingan, bimbingan, saran, nasihat, dan pandangan dari Kejati. Sebab, Kejati mengetahui untuk menerjemahkan makna dari hukum-hukum yang berlaku.

"Pihak MMP ini harus punya pengetahuan yang luas tentang bagaimana mengambil keputusan agar tidak bertentangan dengan produk hukum, seefisien mungkin menggunakan dana-dana yang ada," pungkas Zein.

[YMD | RWT]