Kaltimtoday.co, Samarinda - Fenomena maraknya lapak pedagang kopi di kawasan Polder Air Hitam Samarinda, kini jadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Setiap sore hingga malam, kawasan yang semula menjadi ruang publik dan tempat bersantai warga itu, kini berubah menjadi titik ramai aktivitas jualan yang menimbulkan persoalan baru: antara ketertiban dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda, Anis Siswantini, menegaskan bahwa kawasan tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan untuk aktivitas berjualan. 

“Tidak diizinkan jualan karena di itu polder. Sebetulnya sudah lama anggota saya di BKO sudah menegur, tapi yang ditegur itu kadang tidak paham atau bandel. Nanti kalau ada giat malam, ya saya angkut,” tegas Anis belum lama ini.

Menurutnya, Polder Air Hitam adalah fasilitas umum yang harus dijaga kebersihan dan ketertibannya. Namun, di sisi lain, Anis juga memahami alasan ekonomi di balik maraknya pedagang di kawasan tersebut. 

“Saya berharap ada kolaborasi dengan perangkat daerah terkait. Saya kepingin di situ bisa dikelola untuk UKM supaya tetap bisa berekonomi dengan baik, tapi kebersihannya juga dijaga,” ujarnya.

Sayangnya, kata Anis, banyak pedagang yang ia jumpai dari berbagai kawasan tidak mematuhi aturan dan kerap membangun lapak semi permanen. 

“Masyarakat itu kalau dikasih peluang, awalnya oke tapi lama-lama jadi permanen, bahkan bisa jadi tempat tinggal. Itu yang bahaya,” ucapnya.

Masalah lain yang muncul adalah minimnya penerangan di sekitar, yang kerap memicu aktivitas tak diinginkan pada malam hari. 

“Penerangannya kan juga gak ada. Mungkin bisa disampaikan ke yang mengatur LPJU. Karena malam hari di sana luar biasa ramai, sampai anak-anak sekolah pun kadang kami tangkap karena nongkrong larut malam,” ungkapnya.

Satpol PP, lanjut Anis, menekankan perlunya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar solusi yang diambil tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga pemberdayaan ekonomi. 

“Wali Kota juga berharap ada solusi, bukan cuma penertiban. Contohnya seperti di Taman Cerdas, di sana bisa diatur agar tetap tertib tapi tetap menghidupkan ekonomi warga,” tutupnya.

[NKH | RWT]