Kaltimtoday.co - Para pemangku kepentingan jurnalisme sepakat membentuk Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) di Gedung IASTH lantai 6, Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Pembacaan deklarasi dilakukan oleh perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi UMN FX Lilik Dwi Mardjianto, Sekretaris Jenderal AJI Bayu Wardhana, dan Direktur Eksekutif AMSI Elin Y Kristanti.

Pada awal pendiriannya, KKM memiliki 20 anggota dari organisasi pers, media, serikat pekerja, serta akademisi, antara lain AJI, AMSI, FSPMI, IJTI, KoMA, Kompas.id/Harian Kompas, LBH Pers, PPMN, PWI, PFI, Remotivi, SMSI, SINDIKASI, SPS, Tempo, Tribun News, Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Indonesia, dan Universitas Multimedia Nusantara.

Koalisi ini didukung enam mitra strategis, meliputi BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian PPN/Bappenas, serta KTP2JB.

Guna memfasilitasi kerja organisasi, tiga lembaga terpilih sebagai presidium untuk masa kerja satu tahun ke depan, yaitu AJI, AMSI, dan UMN, yang nantinya akan berganti secara rotasi.

Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi menjadi momentum untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam mencari solusi atas tantangan keberlanjutan media.

"Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami," ujar Nany.

KKM akan berfokus pada enam peta jalan strategis, yakni konsensus informasi berkualitas, penguatan regulasi pemerintah dan platform digital, penguatan mekanisme dana publik, pencegahan kekerasan terhadap jurnalis dan media, fondasi finansial ekosistem informasi yang sehat, serta penguatan peran publik.

Usai deklarasi, acara dilanjutkan dengan diskusi bertema "Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan" yang dipandu moderator Luviana dari Koalisi Media Alternatif.

Diskusi menghadirkan narasumber Direktur Ekosistem Media Komdigi Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI Dr Eriyanto, dan Pengurus AJI Indonesia Prof Masduki.

Pengurus AJI Indonesia, Prof Masduki, menegaskan bahwa jurnalisme harus dipandang sebagai kepentingan publik sehingga keberlanjutannya menjadi tanggung jawab bersama.

"Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini," kata Masduki.

Masduki menilai pembentukan KKM menjadi bagian dari gerakan kolektif untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui penguatan regulasi, kolaborasi lintas sektor, dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan.

Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Farida Dewi Maharani, menegaskan bahwa media merupakan entitas bisnis sekaligus sosial yang mengedukasi serta menyajikan informasi publik.

"Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel," ujar Farida.

Anggota Dewan Pers, Dahlan Dahi, menegaskan bahwa Dana Jurnalisme harus diarahkan untuk menjaga fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan sekadar menopang perusahaan media.

"Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," kata Dahlan, seraya menambahkan bahwa rancangan peraturan Dewan Pers terkait hal tersebut kini memasuki tahap akhir menuju keputusan.

Sementara itu, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi UI, Dr Eriyanto, mengingatkan bahwa jurnalisme merupakan kebutuhan publik sehingga Dana Jurnalisme harus benar-benar mendukung jurnalisme berkualitas.

Eriyanto menyoroti pentingnya keberagaman sumber pendanaan demi menjaga independensi media di tengah tantangan industri saat ini.

[TOS]