Kaltimtoday.co, Sangatta - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempertanyakan insentif tenaga kesehatan (nakes) yang menunggak.

Ketua IDI Kutim, dr. Agung Wiratmoko, SpOG melontarkan pertanyaan tersebut pada kegiatan audiensi dengan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman.

Audiensi ini juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, dr Bahrani Hasanal yang mendampingi di ruang Arau, Kantor Sekretariat Pemkab Kutim, Kecamatan Sangatta Utara, Rabu (19/5/2021).

"Terkait insentif nakes yang melayani pasien Covid-19 yang belum terbayar sampai sekarang," ujar dr. Agung Wiratmoko.

Berdasarkan laporannya, insentif nakes belum terbayar sejak Agustus–Desember 2020.

Baca Juga: Doctor on ship who helped care for passengers with hantavirus leaves medical isolation unit

 

Baca Juga: Argentina's hot spot for Antarctic cruises insists it didn't cause the hantavirus outbreak

Baca Juga: Komisi IV DPRD Kukar Dapat Keluhan Nakes, Pelayanan Puskesmas 24 Jam Bakal Dikaji 

Baca Juga: Jaspel Nakes Tak Lagi Diberi, Komisi IV DPRD Kukar Dorong Kenaikan TPP

Baca Juga: Perusahaan Tak Patuhi UMSK, DPRD Kukar Minta Pemkab Evaluasi

View this post on Instagram

Baca Juga: KPK Semprot Pemkab Kutai Timur: 744 Bidang Tanah Belum Sertifikat, Skor Integritas Terendah di Kaltim

Baca Juga: Aksi Buruh di PT Anugerah Energitama Kutim Memanas, Perusahaan dan Serikat Saling Berseberangan

Baca Juga: Tenaga Kesehatan di Kukar Diminta Tentukan Pilihan Insentif, Bupati Jelaskan Alasannya

Baca Juga: Terganjal Sengketa Tapal Batas Berau-Kutim, Pembangunan SD Filial di Biatan Ilir Direncanakan Kembali di APBD Murni 2026

Baca Juga: Redam Konflik Batas Wilayah, Bupati Berau dan Kutim Sepakat Redam Konflik di Lapangan

Baca Juga: Optimalisasi CSR Di Tengah Turunnya APBD

Baca Juga: Hubungkan Kaubun-Karangan, Jembatan Sungai Nibung Kutai Timur Resmi Beroperasi

 

Baca Juga: Gaji Bisa Tembus Rp 12 Juta, Ini 10 Kementerian Sepi Peminat di CPNS 2026

A post shared by Kaltim Today (@kaltimtoday.co)

Menjawab hal tersebut, Kepala Dinkes Kutim, dr Bahrani Hasanal membenarkan adanya insentif yang belum sepenuhnya tersalur kepada nakes.

Dia mengatakan, ada beberapa kendala administrasi yang menyebabkan terhambatnya pencairan insentif.

"Sebelumnya itu, dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) diverifikasi, terus diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk diverifikasi lagi," ujarnya.

Selanjutnya, hasil rekapitulasi di Dinkes diserahkan ke BPKAD Kutim dan langsung dicairkan ke rekening nakes.

Kendati sejak September 2020, terjadi perubahan mekanisme dalam pencairan insentif yang sebelumnya menggunakan sistem offline, lalu menjadi online.

Perubahan mekanisme tersebut merujuk Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian.

"Mekanisme pengajuan insentifnya menggunakan aplikasi verifikasi online yang sudah ditetapkan dari pusat," tuturnya.

Kendala tersebut yang menyebabkan adanya keterlambatan pencairan insentif bagi nakes yang berada di wilayah yang sulit terjangkau sinyal.

Namun, Bahrani Hasanal memastikan insentif tersebut sedang diproses.

"Semoga insentif para nakes ini bisa segera dibayarkan dalam waktu dekat," tutupnya.

[El | NON]